Halo!
Kali ini gue mau berbagi pengalaman pribadi ya... tapi sebelumnya gue minta maaf apabila nanti ada pihak yang merasa tersinggung atau tidak berkenan, namun inilah kenyataan di lapangan.
Guru... digugu dan ditiru...
Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) guru abad 21 apa saja? mungkin bisa dibaca lengkap di sini.
Yup, jadi awal mulanya gue kira akan menjadi guru yang memang fokus mencerdaskan dan mengubah karakter siswa agar lebih berakhlak tapi itu hanyalah khayalan semata karena nyatanya gue sempat ditugaskan untuk menjadi bendahara barang. Tanpa tau apa-apa, tanpa ilmu, dan memang gue tidak ada pengalaman tentang barang dan jasa. Awalnya gue merasa tidak keberatan dengan tugas tambahan itu, tapi semakin hari kok lama-lama menyita waktu gue untuk mengurus aset sekolahan. Gue mulai sering meninggalkan kelas karena ada tugas yang sangat menumpuk berkaitan dengan aset sekolah dan BPAD dengan waktu yang terbatas. Gue mulai merasa risih karena gue lama-kelamaan tidak melaksanakan tupoksi yang harusnya diutamakan tapi fokus pada hal lain. Beberapa rencana yang sudah gue rancangpun berantakan hanya karena gue sering tidak masuk kelas karena rapat yang mungkin rajin banget dari pihak suku dinas (sudin) di Kantor Walikota, ada kali ya dua minggu sekali rapatnya... pokoknya sebulan sekali itu wajib banget ke Kantor Walikota, bahkan gue sempat berpikir.. jangan-jangan tempat kerja gue itu bukan di sekolah, tapi di Kantor Walikota. BTW, gue kerja di Jakarta ya.
Sekali undangan untuk rapat hadir, maka bersiaplah setiap minggu untuk berkunjung ke Kantor Walikota karena demi mengejar status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di Jakarta. Sejujurnya gue merasa gagal jadi guru karena hal ini... Ya, gue tidak melaksanakan tupoksi dengan baik. Gue harus berulangkali menekankan selama jadi bendahara barang, gue merasa tidak menjadi guru karena waktu gue lebih banyak mengurus aset sekolah bukan aset anak bangsa yang cerdas dan berkarakter. Keluh kesah pun sudah disampaikan ketika rapat, namun yang terjadi adalah saling lempar masalah dan solusi antara BPAD dan Dinas Pendidikan. Pihak BPAD sudah menjanjikan untuk merekrut tenaga khusus bendahara barang khususnya di sekolah tapi dari Dinas Pendidikan yang katanya tidak menyetujui. Di sisi lain, ketika pihak Dinas Pendidikan berbicara, mereka hanya berjanji dan janji saja dan seolah tutup mata dan telinga tentang hal ini. Jadi, jangan heran kalau siswa yang dipercayakan orang tua ke sekolah, namun gurunya sering tidak hadir di kelas karena banyaknya tugas lain yang diberikan pihak atas kepada guru sehingga harus ada yang dikorbankan. Ya... siswa-lah yang menjadi korban, lalu kenapa tidak tugas tambahan itu saja yang dikorbankan? kenapa harus siswa? gue cuma bisa jawab, yuk coba ganti posisi aja karena pihak atas ga mau tau. Pokoknya selesai.
Gue sempat berpikir, kenapa sih pemerintah pusat dan daerah tidak mengalokasikan lagi dananya untuk merekrut tenaga yang memang ahli dibidangnya untuk sekolah agar guru memang benar-benar melaksanakan tugasnya sebagai seorang pengajar. Tenaga ahli yang gue maksud itu untuk mengurus bendahara keuangan dan bendahara barang. Jadi, kalau saatnya mengurus laporan keuangan BOS dan BOP, serta laporan barang.. mereka akan bisa berkoordinasi lebih baik. Mereka seharusnya bisa masuk sebagai bagian tata usaha, jadi bukan hanya operator sekolah saja. Masalah ini sudah turun-temurun dan pihak atas lagi-lagi harus gue tulis kalau mereka tutup mata dan telinga. Saat postingan ini diterbitkan, Alhamdulillah gue udah tidak jadi bendahara barang sejak 2019. Tapi, ga tau kalau seandainya diminta lagi untuk jadi bendahara barang. Jujur, gue merasa sedih, kesel, marah, dan menambah dosa gue karena merasa bersalah akan melalaikan tugas utama gue sebagai seorang pendidik. Kenapa sih pemerintah itu susah banget mendengarkan keluh kesah dari sekolah? Padahal rekrut saja ASN atau tenaga KKI untuk hal ini di sekolah. Masa harus gue yang jadi pejabat dulu agar bisa melakukan apa yang gue harapkan. Gue ga berpikir selama jadi bendahara barang banyak pahala yang gue dapat, tapi banyak mudaratnya.
Jadi, wahai para pejabat yang mempunyai kekuasaan tinggi di dunia, bisakan kalian mendengar keluh kesah kami? Bisakah kalian mewujudkan apa yang harusnya menjadi tugas kami sebagai guru yang sebenarnya guru tanpa ada urusan lain yang bukan berhubungan dengan generasi penerus bangsa?
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) namun penuh dengan "kegelapan dan keluh kesah".
selamat anda tidak sendiri
ReplyDelete